adminsekolah11
Sebanyak 1.741 sekolah di daerah terdampak bencana di Sumatera akan melakukan revitalisasi dalam rangka pemulihan pembelajaran pasca-bencana.
Berdasarkan data Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (Seknas SPAB) per 27 Februari 2026, sejumlah sekolah tersebut telah melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait revitalisasi.
Adapun anggaran yang dialokasikan untuk revitalisasi sebesar Rp 1.254 triliun dengan nominal yang sudah dicairkan sebesar Rp 411,4 miliar.
Percepatan pemulihan pembelajaran menjadi prioritas utama
Menurut Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Gogot Suharwoto, percepatan pemulihan pembelajaran menjadi prioritas utama pemerintah agar hak belajar murid tetap terpenuhi dalam kondisi darurat
“Percepatan pencairan anggaran dan penyempurnaan mekanisme penyaluran bantuan menjadi langkah konkret agar ruang-ruang belajar yang terdampak bencana dapat segera menyampaikan dan pembelajaran berjalan kembali,” kata Gogot dikutip dari laman resmi Puslapdik, Kamis (5/3/2026).
Sementara itu, secara paralel juga proses pencairan dana terus berlangsung untuk sekolah yang sudah melaksanakan PKS.
Kemudian, pada Minggu kedua Maret juga, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) akan melakukan buka blokir anggaran bantuan pemerintah (Banpem) sebesar Rp 21,6 miliar.
Rencananya, anggaran tersebut akan disalurkan untuk menyediakan kebutuhan pembelajaran di masa transisi darurat menuju pemulihan.
Sementara untuk bantuan bagi guru, saat ini telah disalurkan sebesar Rp 220 miliar untuk sekitar 36.000 guru dan masih dilakukan verifikasi terhadap 23.000 guru lainnya.
Luncurkan panduan pendidikan kebencanaan
Sebelumnya, Kemendikdasmen melalui Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) meluncurkan Panduan Pendidikan Kebencanaan serta Petunjuk Teknis (Juknis) Pembelajaran di Satuan Pendidikan Terdampak Bencana pada Jumat (27/2/2026).
Kepala BSKAP Kemendikdasmen, Toni Toharudin mengatakan, hal ini dilakukan mengingat Indonesia rawan bencana mulai dari gempa bumi, banjir, hingga letusan gunung berapi.
“Kita perlu melakukan kesiapsiagaan tidak hanya di tingkat pemerintahan, tetapi juga di satuan pendidikan agar mampu melakukan mitigasi, bertahan, dan melakukan pemulihan pasca-bencana,” kata Toni dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (1/3/2026).
Sementara itu, Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Kemendikdasmen Laksmi Dewi menuturkan, dalam kondisi bencana, sekolah diberikan penuh untuk menyesuaikan kurikulum secara mandiri.
